IKNTIMES.COM — Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (DPP IKA FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda menggelar diskusi panel membahas kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus pertukaran gagasan tentang peran strategis Kalimantan Timur sebagai mitra utama ibu kota baru Indonesia.
Diskusi bertajuk “IKN sebagai Tonggak Kemajuan Indonesia; Format dan Peran Strategis Kaltim sebagai Daerah Mitra IKN” tersebut berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026, di Ruang Tepian, Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Sejumlah tokoh nasional dan daerah hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu.
Di antaranya Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi; Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji; Gubernur Kalimantan Utara periode 2016–2021 Irianto Lambrie; serta Wakil Rektor III Unmul, Moh Bahzar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
IKN untuk Pemerataan dan Daya Saing Bangsa
Dalam pemaparannya, Irianto Lambrie menekankan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi besar pemerataan pembangunan nasional. Menurutnya, langkah ini dirancang untuk menggeser pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Ia menegaskan, tujuan utama pemindahan ibu kota adalah untuk menciptakan distribusi pembangunan yang lebih adil serta mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota saat ini sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.
Irianto menjelaskan bahwa ibu kota sebuah negara memiliki peran yang sangat strategis. Keberadaannya tidak hanya sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga membawa dampak berlapis bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya.
“Ibu kota juga sering kali menjadi pusat ekonomi negara, dengan adanya lembaga keuangan, perusahaan besar, dan pasar saham,” katanya.
Ia memaparkan bahwa ibu kota berfungsi sebagai pusat aktivitas politik, tempat lahirnya keputusan-keputusan penting negara, sekaligus menjadi etalase diplomasi internasional. Di sisi lain, konsentrasi lembaga keuangan dan korporasi besar di ibu kota turut mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Tak hanya itu, ibu kota kerap menjadi pusat kebudayaan nasional. Keberadaan museum, teater, dan berbagai institusi budaya menjadikan ibu kota sebagai representasi identitas bangsa.
Selain aspek ekonomi dan budaya, faktor keamanan juga tak kalah penting. Umumnya, markas besar kepolisian dan militer berada di ibu kota, menjadikannya simpul strategis pertahanan dan stabilitas nasional.
“Ibu kota juga menjadi pusat inovasi negara, dengan adanya lembaga-lembaga penelitian, inkubator bisnis, dan lain-lain. Dengan demikian, ibu kota suatu negara memiliki peran dan fungsi strategis yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Belajar dari Negara Lain
Dalam kesempatan tersebut, Irianto juga mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota bukan hal baru di dunia. Sejumlah negara telah melakukannya dengan beragam hasil—ada yang sukses, ada pula yang masih menghadapi tantangan.
Ia mencontohkan Brasil yang memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960. Kebijakan itu diambil untuk mendorong pemerataan pembangunan serta mengurangi kepadatan penduduk di kota lama. Hingga kini, Brasilia dinilai sebagai salah satu contoh pemindahan ibu kota yang relatif berhasil.
Nigeria juga melakukan langkah serupa dengan memindahkan ibu kota dari Lagos ke Abuja pada 1991. Kebijakan ini bertujuan menciptakan pusat pemerintahan yang lebih netral dan terencana.
Kazakstan turut memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Astana (kini Nur-Sultan) pada 1997. Sementara Australia telah lebih dulu memindahkan ibu kota dari Melbourne ke Canberra pada 1913 untuk menghadirkan ibu kota yang netral secara politik dan strategis secara geografis.
Namun, Irianto juga mengingatkan adanya contoh negara yang belum sepenuhnya berhasil dalam proses pemindahan ibu kota.
Tanzania, misalnya, memindahkan ibu kota dari Dar es Salaam ke Dodoma sejak dekade 1970-an. Meski secara administratif telah ditetapkan, hingga kini sejumlah fungsi pemerintahan masih tetap berjalan di Dar es Salaam.
Pantai Gading juga memindahkan ibu kota dari Abidjan ke Yamoussoukro pada 1983. Akan tetapi, banyak aktivitas pemerintahan tetap terpusat di Abidjan.
Hal serupa terjadi di Myanmar yang memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw pada 2005. Meski secara formal telah menjadi pusat pemerintahan, proses transisi dan tingkat hunian di ibu kota baru tersebut masih menuai pertanyaan.
Kaltim sebagai Mitra Strategis
Melalui forum diskusi ini, DPP IKA FISIP Unmul ingin menegaskan pentingnya kesiapan daerah dalam menyambut kehadiran IKN. Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga sekaligus mitra utama memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan transformasi besar ini.
Kehadiran para pejabat dan akademisi dalam diskusi tersebut mencerminkan keseriusan berbagai pihak untuk mengawal pembangunan IKN agar berjalan sesuai visi besar pemerataan pembangunan nasional.
Bagi Irianto, keberhasilan IKN akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, otorita, pemerintah daerah, kalangan akademisi, hingga masyarakat. Ia menekankan pentingnya belajar dari pengalaman negara lain agar Indonesia tidak mengulang kesalahan yang sama.
Dengan berbagai contoh global yang telah dipaparkan, diskusi ini menjadi pengingat bahwa pemindahan ibu kota adalah proses jangka panjang yang memerlukan perencanaan matang, konsistensi kebijakan, serta komitmen lintas generasi.
Di tengah optimisme pembangunan IKN, pesan Irianto menjadi catatan penting: ibu kota baru bukan sekadar simbol, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih inklusif.
