IKNTimes.Com – Sejumlah warga Karang Joang, Balikpapan, mengajukan gugatan hukum terhadap tiga kontraktor pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan setelah proyek tersebut diduga menyebabkan kerusakan rumah dan banjir di kawasan permukiman warga.
Sidang perdana gugatan yang diajukan oleh empat warga Karang Joang digelar pada Selasa (18/2/2025), namun terpaksa ditunda karena tiga kontraktor yang menjadi tergugat tidak hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, perwakilan Otorita IKN terlihat hadir dalam persidangan, tetapi enggan memberikan keterangan kepada media.
Gugatan yang diajukan oleh empat warga Karang Joang ini ditujukan kepada tiga kontraktor yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO) proyek jalan tol IKN, yaitu:
– PT Brantas Abipraya
– PT Adhi Karya
– PT Hutama Karya
Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2025/PN Bpp dan diajukan oleh empat penggugat, yaitu:
– Siti Kholifah (Penggugat I)
– Djono Tarko (Penggugat II)
– Riyanto (Penggugat III)
– Rusdiansyah (Penggugat IV)
Keempat warga ini didampingi oleh tim kuasa hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Balikpapan, yang menegaskan bahwa proyek jalan tol IKN telah berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
Kuasa hukum warga, Muhammad Hendra, mengungkapkan bahwa sejak 2024, proyek jalan tol ini telah menyebabkan rumah warga mengalami keretakan.
Selain itu, proyek juga menyebabkan banjir dan tanah longsor akibat saluran air yang tersumbat oleh aktivitas pembangunan.
“Sebelum mengajukan gugatan, kami sudah tiga kali mengirimkan somasi kepada pihak terkait, tetapi tidak mendapatkan respons yang memuaskan,” kata Hendra.
Para warga menuntut ganti rugi atas kerusakan yang mereka alami, dengan total kerugian yang ditaksir mencapai Rp 270 juta, terdiri dari kerugian immateril sebesar Rp 200 juta dan kerugian materil sebesar Rp 70 juta.
Sidang perdana yang seharusnya menjadi awal proses hukum ini justru mengalami penundaan karena ketidakhadiran pihak tergugat. Hal ini membuat warga dan kuasa hukumnya merasa kecewa.
“Kami berharap pihak tergugat hadir dan bertanggung jawab atas dampak proyek ini. Warga yang terdampak kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga dampaknya sangat besar bagi mereka,” ujar Hendra.
Sementara itu, perwakilan dari Otorita IKN yang turut hadir dalam persidangan enggan memberikan komentar saat dimintai keterangan oleh media.
Hendra juga mengungkapkan bahwa selain empat warga yang mengajukan gugatan, ada dua keluarga lainnya yang mengalami dampak serupa. Namun, mereka terpaksa menerima ganti rugi yang ditawarkan karena kondisi ekonomi yang sulit.
“Awalnya, ada enam kepala keluarga yang menjadi korban. Namun, dua di antaranya menerima ganti rugi yang ditawarkan karena kebutuhan ekonomi,” jelasnya.
Dengan adanya gugatan ini, warga berharap pihak terkait dapat memberikan solusi yang adil dan bertanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi.
Di sisi lain, pembangunan Jalan Tol IKN terus berjalan dengan target penyelesaian pertengahan tahun 2025. Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan bahwa beberapa ruas jalan tol yang telah mencapai progres signifikan rencananya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kementerian Pekerjaan Umum telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk meresmikan sejumlah ruas proyek yang sudah selesai,” ujar Danis kepada media.
Sejumlah ruas yang sedang dikebut pengerjaannya antara lain:
– Tol IKN Seksi 3A-1 dan 3A-2 (Karang Joang – KKT Kariangau)
– Tol IKN Seksi 3B-1 dan 3B-2 (KKT Kariangau – Sp Tempadung)
– Tol IKN Seksi 5A (Sp Tempadung – Jembatan Pulau Balang)
– Tol IKN Seksi 5B (Jembatan Pulau Balang – Sp Riko)
Saat ini, progres pembangunan jalan tol dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN telah mencapai 74,6 persen.
Dengan adanya gugatan ini, warga Karang Joang berharap ada solusi yang adil dan konstruktif dari pihak terkait.
Mereka menginginkan pembangunan infrastruktur yang tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, agar tidak merugikan masyarakat sekitar.
Selain itu, masyarakat juga berharap agar proyek strategis nasional seperti jalan tol IKN dapat berjalan dengan prinsip keberlanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa menimbulkan kerugian bagi warga lokal.(*)
