IKNTimes.Com – Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin serius mempersiapkan diri sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengusulkan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin mendirikan kedutaan besar di IKN sebelum tahun 2028.
Usulan ini akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan di ibu kota baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usulan ini pertama kali disampaikan Basuki dalam acara Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025, yang berlangsung pada 13-14 Februari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Basuki secara langsung menyampaikan tawaran ini kepada Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Marc Gerritsen.
Dorongan untuk Relokasi Kedutaan
Langkah ini diambil sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
Basuki menegaskan bahwa pada tahun tersebut, pemerintahan eksekutif dan yudikatif sudah mulai beroperasi di IKN, sehingga kehadiran kedutaan besar di lokasi yang sama menjadi sebuah kebutuhan.
“Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa tahun 2028 IKN akan menjadi ibu kota politik. Itu berarti eksekutif dan yudikatif sudah mulai beroperasi. Mestinya kedutaan besar juga bisa pindah ke sini,” ujar Basuki dalam wawancara dengan Kompas.com dilansir IKNTimes.Com pada Senin (17/2/2025).
Lahan 68,51 Hektar untuk Diplomatic Compound
Sebagai bagian dari rencana ini, Otorita IKN telah menyiapkan kawasan Diplomatic Compound seluas 68,51 hektar.
Dari total luas tersebut, sekitar 25,83 hektar dialokasikan untuk green open space atau Ruang Terbuka Hijau (RTH), sementara 42,68 hektar lainnya diperuntukkan bagi kantor kedutaan, residensial, dan fasilitas mixed use.
Berikut rincian alokasi lahan Diplomatic Compound di IKN:
– High Intensity Mixed Use: 1,47 hektar
– Diplomacy: 32,22 hektar
– Greenway: 0,02 hektar
– Commercial: 1,13 hektar
– Green Open Space: 25,83 hektar
– Transportation: 0,74 hektar
– Water Body: 1,48 hektar
– Road: 5,62 hektar
Basuki menjelaskan bahwa pemberian lahan gratis ini bukan hal baru, mengingat beberapa kedutaan besar Indonesia di luar negeri juga mendapat lahan secara cuma-cuma, sementara lainnya membeli tanah tersebut.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menarik minat negara-negara sahabat agar segera membangun kantor diplomatik di IKN.
“Jadi bukan putusan saya. Saya hanya memancing mereka. Kalau Anda bisa membangun sebelum tahun 2028, saya akan mengusulkan kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri untuk diberi lahan,” kata Basuki.
Dengan adanya insentif ini, diharapkan semakin banyak negara yang bersedia merelokasi kedutaannya ke IKN, yang pada gilirannya akan mempercepat proses pemindahan ibu kota serta mengukuhkan posisi IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.(*)
